Connect with us

Politik

KPU-Bawaslu SBT Kompak Bantah Dalil FAHAM

Published

on

AMBON,HM.—Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) membantah dalil pasangan Fachri Husni Alkatiri. Dua lembaga penyelenggara pemilu ini pun meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan dengan akronim FAHAM itu.

Hal ini disampaikan dalam sidang lanjutan PHP Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 di MK, Senin (8/2). Dalam sidang itu, KPU Kabupaten SBT selaku termohon mengklarifikasi dalil-dalil permohonan paslon nomor urut 2 Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (Pemohon Perkara 117/PHP.BUP-XIX/2021).

“Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan pemohon,” ujar kuasa hukum KPU SBT, Difla Wiyani.

Dalil permohonan pemohon, antara lain terkait dengan dugaan pelanggaran berupa politik uang. Pemohon mendalilkan Pemilihan Bupati SBT 2020 diwarnai money politic (politik uang) yang dilakukan secara TSM, seperti pengerahan ASN yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan SBT di 11 kecamatan, untuk memenangkan paslon nomor urut 1 Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur sebagai peraih suara terbanyak dalam pilkada.

“Dalil pemohon yang menyatakan adanya politik uang dan mobilisasi ASN di 11 kecamatan adalah tidak benar karena pemohon tidak dapat memberikan bukti yang konkrit atas kejadian yang didalilkan, dan tidak ada pengaduan dan rekomendasi Bawaslu terkait dengan data pemohon yang dimaksud,”tandasnya.

Selain itu, dalil pemohon yang menyatakan data angka partisipasi melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 100 persen yang tidak wajar di lima kecamatan, adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT. Sehingga mereka tetap dilayani hak pilihnya sebelum jam pemungutan suara ditutup dengan menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan domisili.

Sedangkan Bawaslu Kabupaten SBT menanggapi dalil mengenai dugaan politik uang yang dilakukan secara TSM, pengerahan ASN yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBT di 11 kecamatan untuk memenangan paslon nomor 1. Bawaslu telah melakukan langkah pencegahan dan penanganan terhadap kemungkinan terjadinya politik uang dan pengerahan ASN.

Bantahan juga disampaikan paslon Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur selaku pihak terkait. Pasangan ini membantah semua dalil permohonan pemohon terkait dugaan politik uang yang dilakukan secara TSM. ***(DIN)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement